Get Adobe Flash player
Indonesian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini93
mod_vvisit_counterKemarin131
mod_vvisit_counterMinggu ini1007
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1228
mod_vvisit_counterBulan ini3233
mod_vvisit_counterBulan Kemarin5317
mod_vvisit_counterSemua270427

Online (60 minutes ago): 5
Your IP: 54.147.248.118
,
Now is: 2014-12-20 10:37
Kami punya 4 tamu online
Bagaimana Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
 

     

    

Home Berita Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Yogyakarta (2/12/'11) Penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, sebagai upaya hukum pasca-putusan Ajudikasi Komisi Informasi kini semakin jelas. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma 2 Tahun 2011). Perma 2 Tahun 2011 ini mengatur secara tegas langkah hukum yang dapat ditempuh bila ada pihak yang bersengketa tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat maupun KI Provinsi.

Menurut Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta, Liliek Eko poerwanto, S.H. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 pada dasarnya mempertegas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik , demikian disampaikan beliau dalam  acara "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dengan SK KMA Nomor 144/KMAlSKl1I2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan" yang diadakan di Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2011.

Perma yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa pada tanggal 29 November 2011 pada dasarnya juga mempertegas Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal tersebut mengatur, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan ajudikasi non litigasi sengketa informasi publik dapat melakukan upaya hukum lanjutan. Pasal 47 ayat (1) mengatakan, Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sementara untuk melakukan gugatan, disyaratkan salah satu pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Perma 02 Tahun 2011 ini memberi solusi mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena pasal di atas tidak menjelaskan siapa pihak yang menjadi tergugat.
Sejak pemberlakuan UU KIP, di antara para pihak pemohon atau termohon informasi publik yang keberatan atau tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi mereka mengajukan gugatan ke PTUN atau ke Pengadilan Negeri dengan menilai putusan ajudikasi adalah keputusan tata usaha negara sehingga Komisi Informasi dijadikan pihak tergugat.
Dengan terbitnya Perma 02/ 2011 ini menjadi jelas pihak di PTUN adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 yang mengatakan, Pihak adalah Pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon lnformasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dapat didownload disini 

Terakhir Diperbaharui (Monday, 05 Desember 2011 11:40)

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google 

Panggilan Sidang

  1. NOMOR: 04/G/2013/PTUN.YK.
  2. NOMOR: 12/G/2012/PTUN.YK.

Catatan: Untuk melihat surat pangilan silahkan Klik Nomor Perkara dimaksud.