Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

FRIDAY, 02 Desember 2011 06:58 |

Ditulis oleh m.zahid |

Yogyakarta (2/12/'11) Penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, sebagai upaya hukum pasca-putusan Ajudikasi Komisi Informasi kini semakin jelas. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma 2 Tahun 2011). Perma 2 Tahun 2011 ini mengatur secara tegas langkah hukum yang dapat ditempuh bila ada pihak yang bersengketa tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat maupun KI Provinsi.

Menurut Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta, Liliek Eko poerwanto, S.H. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 pada dasarnya mempertegas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik , demikian disampaikan beliau dalam acara "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dengan SK KMA Nomor 144/KMAlSKl1I2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan" yang diadakan di Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2011.

Perma yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa pada tanggal 29 November 2011 pada dasarnya juga mempertegas Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal tersebut mengatur, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan ajudikasi non litigasi sengketa informasi publik dapat melakukan upaya hukum lanjutan. Pasal 47 ayat (1) mengatakan, Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara untuk melakukan gugatan, disyaratkan salah satu pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Perma 02 Tahun 2011 ini memberi solusi mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena pasal di atas tidak menjelaskan siapa pihak yang menjadi tergugat.

Sejak pemberlakuan UU KIP, di antara para pihak pemohon atau termohon informasi publik yang keberatan atau tidak menerima putusan ajudikasi Komisi Informasi mereka mengajukan gugatan ke PTUN atau ke Pengadilan Negeri dengan menilai putusan ajudikasi adalah keputusan tata usaha negara sehingga Komisi Informasi dijadikan pihak tergugat.

Dengan terbitnya Perma 02/ 2011 ini menjadi jelas pihak di PTUN adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 yang mengatakan, Pihak adalah Pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon lnformasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dapat didownload disini

Terakhir Diperbaharui (MONDAY, 05 Desember 2011 11:40)

	Hari ini	28
	Kemarin	130
	Minggu ini	28
	Minggu Kemarin	940
	Bulan ini	2935
	Bulan Kemarin	4365
	Semua	110929

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Jadwal Sidang Hari Ini

Panggilan Sidang

Berita

Artikel