Get Adobe Flash player
Indonesian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini195
mod_vvisit_counterKemarin184
mod_vvisit_counterMinggu ini558
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1391
mod_vvisit_counterBulan ini2959
mod_vvisit_counterBulan Kemarin5050
mod_vvisit_counterSemua253493

Online (60 minutes ago): 3
Your IP: 54.82.211.237
,
Now is: 2014-09-16 20:26
Kami punya 3 tamu online
Bagaimana Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
 

     

    

Home Berita Artikel QUO VADIS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF ?

QUO VADIS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF ?

(Catatan Pinggir pasca berlakunya UU KIP)

Oleh. Irvan Mawardi1

QUO VADIS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF ?
(Catatan Pinggir pasca berlakunya UU KIP)
Oleh. Irvan Mawardi1
 
Pengantar
Salah satu mandat dari keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah agar tercapai dinamisasi dan harmonisasi hubungan warga negara (publik) dengan negara, dalam hal ini pejabat tata usaha negara. Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang equal antara publik dan negara khususnya nilai keadilan dalam sebuah Keputusan (beshcikking) Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya, PTUN berwenang menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN untuk memastikan bahwa KTUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan kewenangan ini diharapkan PTUN mampu melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aksentuasi relasi negara dengan warga negara menjadi entry point untuk  memperkaya diskusi dan kajian dalam hukum administrasi negara Selain menguji keluarnya keputusan Pejabat TUN, PTUN juga memiliki wewenang untuk mengadili sikap pejabat TUN yang mengabaikan permohonan warga agar diterbitkan sebuah KTUN. Dalam pandangan Endra Wijaya, S.H. , Sikap mengabaikan atau mendiamkan permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian di pihak warga masyarakat yang memohonkannya. Di dalam teori tentang etika administrasi negara, salah satu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai sistem pertanggungjawaban legal. Hukum administrasi mengatur bahwa sikap diam pejabat TUN dalam menerbitkan sebuah KTUN biasa dikenal dengan Keputusan Fiktif Negatif. Menurut Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M,
Keputusan yang bersifat fiktif negatif adalah sikap diam Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum perdata, dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya. Sikap diam ini dapat diuji keabsahannya di peradilan Tata Usaha Negara, dan apabila penolakan dengan sikap diam tersebut mengundang cacat hukum, maka pengadilan menyatakan batal atau tidak sah atau memerintahkan agar pejabat atau badan Tata Usaha Negara untuk menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana dimohonkan oleh penggugat. Sesungguhnya Objek gugatan ini adalah tidak berwujud, tetapi suatu sikap tidak mengeluarkan Keputusan yang telah  dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan tentang Keputusan Fiktif Negatif ini diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) menegaskan:
(1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.
(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Kemudian, di dalam bagian Penjelasan Pasal 3 disebutkan:
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya. Ayat (3) Cukup jelas.
Dalam konteks pasal 3 tersebut, Fiktif menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari badan atau pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis. Negatif menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat TUN.
Tulisan ini tidak bermaksud mengurai substansi persoalan Keputusan Fiktif Negatif. Secara filosofis, eksistensi Pasal 3 UU Peratun tersebut mengandung makna adanya proses pelayanan publik yang diabaikan oleh negara dalam hal ini pejabat negara. Yakni ketika warga negara hendak mengakses informasi berupa KTUN namun ditolak oleh pejabat TUN. Dari Aspek inilah ada dua hal penting dibahas dari Keputusan Fiktif Negatif itu; Pertama, mekanisme atau upaya warga negara ketika mengajukan permohonan dikeluarkannya KTUN (yang belum dikeluarkan) tersebut.
Pasal 3 tersebut tidak menjelaskan mekanisme yang mesti ditempuh dalam memperoleh KTUN yang dimohonkan, namun hanya mengatur limit waktu permohonan, yakni 4 bulan atau sesuai dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat. Kedua, dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan negara, pasal 3 tersebut tidak memberikan ruang yang dialektik antara warga dan pejabat negara dalam proses mendapatkan informasi publik. Serta merta diatur resiko yang diatur dalam pasal 3 tersebut adalah apabila ada penolakan oleh pejabat badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan maka dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Menurut hemat saya dua aspek ini penting diurai terkait dengan disahkannya UU. No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 30 April ini cukup banyak mempengaruhi eksistensi dan pola penerapan keputusan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Peratun. Pertanyaan pentingnya adalah Bagaimana mekanisme penerapan hukum pasal 3 UU Peratun terkait dengan disahkannya UU KIP yang  mengatur tentang mekanisme memperoleh informasi publik serta adanya sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan? Salah satu pemicu dari sengketa tersebut adalah adanya penolakan pejabat publik memberi informasi kepada pemohon informasi.
UU KIP dan Keputusan Fiktif Negatif
Terhitung mulai tanggal 30 April 2010 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik (KIP) mulai diberlakukan. Dengan alasan ketidaksiapan pemerintah dan infrastrukturnya, UU KIP ini baru diberlakukan 2 tahun setelah disahkannya pada tahun 2008 yang lalu. Asumsi yuridis filosofis dilahirkannya UU KIP ini adalah bahwa pasca amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat 2 yang menempatkan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam republik ini.
Sebelum diamandemen, UUD 1945 Majelis Permusyawaratn Tertinggi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga wajah “demokrasi perwakilan” begitu kuat.
Paradigma ketika itu adalah semua (kedaulatan) yang dimiliki oleh rakyat telah diwakili oleh Parlemen. Rakyat seolah tidak memiliki daya pasca pemilu, semua dipasrahkan kepada kekuatan legislatif. Efek dari pelaksanaan kedaulatan yang sepenuhnya dimiliki MPR adalah posisi rakyat sangat lemah memperoleh akses kekuasaan, baik yang dijalankan oleh Legislatif maupun eksekutif dan yudikatif.
Termasuk dalam hal akses informasi yang menyangkut kepentingan publik. Setelah kedaulatan sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, maka diperlukan sepenuhnya infstruktur hukum untuk mengawal kedaulatan itu berjalan secara transparan dan akuntabel. Hadirnya UU KIP adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam hal mengakses informasi publik seluas-luasnya
Disahkannya UU KIP sebenarnya memberikan pengaruh terhadap beberapa lembaga dan instrumen hukum yang selama ini memiliki keterikatan langsung maupun tidak langsung dengan penyampaian informasi kepada publik. Terkait dengan eksistensi PTUN, UU KIP secara eksplisit membahas PTUN hanya dalam pasal 47, 49 dan 50 yang secara khusus membahas tentang Gugatan Pengadilan ketika sengketa informasi publik lewat proses mediasi dan ajudikasi tidak mampu diselesaikan oleh Komisi Informasi.
Selain itu, secara implisit UU KIP juga mengatur adanya kewajiban bagi PTUN dan lembaga pengadilan lainnya untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk mengakses Putusan pengadilan (Vide Pasal 18). Namun saya menilai ada kaitan yang sangat substantif antara pasal 3 UU Peratun dengan mekanisme memperoleh informasi dan sengketa informasi publik yang diatur dalam UU KIP. Keterkaitan tersebut terdapat dalam 2 hal; Pertama, baik UU Peratun maupun UU KIP keduanya mengatur tentang adanya upaya warga negara dalam memperoleh informasi publik, khususnya Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua, UU KIP maupun UU Peratun mengatur mekanisme apabila terdapat penolakan dari pejabat publik untuk memberikan informasi publik kepada pemohon informasi. Meskipun memiliki dua substansi keterkaitan, namun penerapan hukumnya berpotensi memicu adanya konflik dan penegasian eksistensi salah satu di antara keduanya.
Konflik dan saling benturan di antara keduanya diawali adanya perbedaan dalam hal pengaturan tekhnis upaya warga negara (pemohon Informasi) dalam memperoleh informasi, dalam hal ini KTUN yang dikeluarkan pejabat publik. Dalam UU KIP upaya memperoleh informasi diatur secara detail dengan beberapa tahapan;
Pertama, tahapan permohonan informasi kepada pejabat publik. Mekanisme ini diatur dalam dalam BAB IV tentang Mekanisme Memperoleh Informasi khususnya dalam pasal 21 dan pasal 22. Dalam pasal 21 dan 22 disebutkan mekanisme memperoleh informasi berikut rentang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Pasal 22 angka 7 diantaranya menyebut... (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan..dst. dan selanjutnya pasal 22 angka 8 menyebut... Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis..”.
Kedua, tahapan Keberatan. Selanjutnya pemohon berhak mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alasan, ada penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; tidak ditanggapinya permintaan informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau serta penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 35 angka 1).
Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Selanjutnya Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
Ketiga, tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi oleh Komisi Informasi. Apabila sampai pada tahapan pengajuan dan jawaban keberatan dari kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan masalah, maka UU KIP ini menyediakan tahapan penyelesaian berikutnya lewat mekanisme Mediasi atau ajudikasi melalui Komisi Informasi. Rentang waktu penyelesaian sengketa informasi melalui komisi informasi dijelaskan dalam pasal 37 dan 38 UU KIP; Pasal 37 (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2)Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
Keempat, tahapan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Selanjutnya, apabila kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan persengketaan melalui mediasi oleh Komisi Informasi, maka UU KIP memberi ruang penyelesaian di Pengadilan. Pasal 48 angka 1 menyebut bahwa Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Selanjutnya cara serta waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa informasi melalui mekanisme Peradilan (dalam hal ini PTUN) disesuaikan dengan mekanisme yang diatur dalam peradilan TUN sebagaiman dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat 1; Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dari penjelasan tersebut, alur proses memperoleh informasi versi UU KIP dapat diringkas sebagai berikut;
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, Pejabat Publik harus merespon Permintaan Pemohon Informasi Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja Komisi Informasi mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah menerima
permohonan
Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diajukan dalam
waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis
dari atasan pejabat
Tanggapan atasan pejabat atas
keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis
Proses penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat dapat
diselesaikan dalam waktu 100
(seratus) hari kerja
Pengajuan Gugatan ke PTUN
ditempuh apabila salah satu atau
para pihak yang bersengketa
secara tertulis menyatakan tidak
menerima putusan Ajudikasi dari
Komisi Informasi paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah
diterimanya putusan tersebut
Selanjutnya diproses di
Pengadilan TUN. Sesuai
dengan ketentuan beracar a
di PTUN, Perkara TUN di
tingkat Pertama harus
diputus dan diminutasi
dalam waktu 6 bulan
Pemohon mengajukan
permohonan informasi
berupa penerbitan KTUN
kepada pejabat

Pemohon mengajukan
permohonan informasi
berupa penerbitan KTUN
kepada pejabat




Dari alur di atas dapat ditunjukkan bahwa proses permohonan informasi yang
disertai dengan keberatan, mediasi dan penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara
tingkat pertama secara akumulatif memerlukan waktu kurang lebih 399 hari atau
kurang lebih 13 bulan (belum terhitung ketika terjadi Banding dan Kasasi). Dengan
catatan, pemohon informasi memiliki waktu 219 hari melewati tahapan memohon
informasi publik sebelum masuk sengketa di PTUN (lihat kotak warna biru).
Sementara itu, kalau kita kaji lebih jauh tentang konteks permohonan KTUN oleh
warga negara yang diatur dalam pasal 3 UU Peratun, secara terang tidak diatur
mekanisme yang detail seputar tahapan pemohon dalam hal ini warga negara ketika
meminta informasi berupa KTUN yang menjadi kewajiban bagi pejabat TUN untuk
menerbitkannya. Konteks Permohonan pada pasal 3 UU Peratun secara tegas diatur
dalam ayat 2 da 3 ; (2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan
atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,
badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan.
Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah mendudukkan posisi Pasal 3 UU Peratun
dalam konteks penerapan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
yang mengatur tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan. Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 hanya memberikan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
kepada penggugat selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya keputusan TUN yang akan digugat. Jadi gugatan tersebut tidak
boleh didaftarkan apabila telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat
diterimanya atau diumumkannya keputusan TUN yang akan digugat. Apabila gugatan
tetap diajukan, padahal tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sudah lewat, maka
gugatan akan tidak diterima. Untuk keputusan TUN yang fiktif-negatif, maka
penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selain tetap memperhatikan
ketentuan Pasal 55, juga harus kembali memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan
(3). Untuk keputusan TUN yang fiktif-negatif sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat
(2), maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan
gugatannya dihitung sejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundangundangan
yang mengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan
jawaban atas suatu permohonan. Sedangkan untuk keputusan TUN fiktif-negatif yang
diatur pada ayat (3), penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatannya
dihitung sejak lewatnya jangka waktu 4 (empat) bulan sejak permohonan diajukan
kepada badan atau pejabat TUN yang digugat. Kemudian, Titik tolak dalam menghitung
tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan TUN yang fiktif-negatif adalah
berdasarkan tanggal yang tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau
pejabat TUN pada saat surat permohonan disampaikan kepada badan atau pejabat TUN
yang bersangkutan.
7 | C a t a t a n P i n g g i r
Dari penjelasan tersebut, alur proses memperoleh informasi versi UU PERATUN
dapat diringkas sebagai berikut;
Dari uraian tahapan Keputusan Fiktif Negatif tersebut Bunyi ayat 2 dan 3 dari
Pasal 3 UU Peratun memberi beberapa petunjuk. Pertama, adanya pemohon informasi
(dalam hal ini warga) yang memohon KTUN kepada pejabat TUN yang semestinya
dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Kedua, tidak adanya jangka waktu yang spesifik
tahapan permohonan kepada pejabat TUN namun disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur KTUN tersebut. Ketiga, apabila peraturan
perundang-undangan yang mengatur KTUN tersebut tidak mengatur mekanisme waktu,
maka UU Peratun pasal 3 memberikan jangka waktu 4 bulan sebagai limit bagi pejabat
TUN untuk mengeluarkan KTUN yang dimohonkan. Apabila sampai 4 bulan Pejabat
TUN yang bersangkutan tidak mengeluarkan KTUN yang dimohon, maka pejabat TUN
dianggap telah mengeluarkan sebuah KTUN tentang penolakan permohonan warga.
Keempat, pasal 3 Peratun tidak mengatur tentang mekanisme atau tahapan
memperoleh informasi bagi warga sebelum sampai tenggang waktu 4 bulan (apabila
tidak diatur secara spesfik dalam peraturan perundang-undangan terbitnya KTUN yang
dimohon) termasuk ketika pejabat TUN melakukan penolakan pasif. Artinya rentang
waktu 4 bulan tersebut, posisi Pemohon informasi dan pejabat publik adalah pasif
(kecuali diatur dalam ketentuan terkait KTUN yang dimohon).
Kelima, UU Peratun memberi tenggang waktu selama 90 hari sejak (lewatnya
jangka waktu di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban
badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) bagi
warga negara untuk menggugat substansi penolakan tersebut melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara. Sehingga Total waktu yang diperlukan bagi warga selaku pemohon
informasi KTUN dalam konteks pasal 3 UU Peratun (sampai adanya putusan PTUN
tingkat I) adalah 390 hari. Dengan catatan, pemohon informasi memiliki waktu 210 hari
melewati tahapan memohon informasi publik sebelum masuk sengketa di PTUN (lihat
kotak warna biru)
Pemohon mengajukan
permohonan informasi
berupa penerbitan KTUN
kepada pejabat Publik
yang berwenang
Apabila selama 4 Bulan (atau
sesuai dengan ketentuan UU yang
mengatur penerbitan KTUN
tersebut) Pejabat Berwenang
tidak menerbitkan KTUN yang
dimohon, maka dianggap Pejabat
tersebut telah mengeluarkan
Surat keputusan [penolakan.
Atas SK penolakan tersebut,
warga/pemohon berhak
mengajukan gugatan ke PTUN.
Rentang waktu mengajukan
gugatan selama 90 hari sejak
lewatnya jangka waktu 4 (empat)
bulan
Selanjutnya diproses di
Pengadilan TUN. Sesuai
dengan ketentuan beracar a
di PTUN, Perkara TUN di
tingkat Pertama harus
diputus dan diminutasi
dalam waktu 6 bulan
8 | C a t a t a n P i n g g i r
Quo Vadis Keputusan Fiktif Negatif?
Dengan kenyataan seperti yang tergambar di atas, dalam konteks adanya kasus
permohonan informasi, khususnya kaitannya permohonan Keputusan Tata Usaha
Negara yang berwenang (vide pasal 3 UU Peratun), maka ketentuan Undang-undang
manakah yang menjadi dasar petunjuk pelaksanaan? Termasuk halnya ketika Hakim
PTUN yang menyelesaikan perkara administrasi negara yang di dalamnya terdapat
sengketa Keputusan Fiktif Negatif. Akankah hadirnya UU KIP menegasikan eksistensi
pasal 3 UU Peratun? Mau di bawah ke mana arah Keputusan Fiktif Negatif tersebut?
Sebelum lebih lanjut menjawab pertanyaan , maka perlu ditelaah beberapa persoalan
kunci untuk memastikan apakah UU Peratun pasal 3 masih cukup relevan digunakan
pasca diberlakukannya UU KIP.
Pertama, apakah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana inti pokok
dalam pasal 3 UU Peratun termasuk bagian dari Informasi Publik sebagaiman
dikonsepsikan dalam UU KIP No. 14 tahun 2008 yang diatur dalam pasal 1 angka 2.
Upaya memastikan kategorisasi KTUN bagian dari Informasi Publik menjadi pintu awal
untuk memasuki pembahasan lebih lanjut soal perbedaan-perbedaan prinsip yang ada
dalam pengaturan pasal 3 UU Peratun terkait dengan permohonan informasi publik.
Pasal 1 ayat 2 UU KIP menyebut bahwa Informasi Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara definisi
Informasi diatur sebelum pada ayat 1; Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik .
Sementara definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal
1 ayatu 9 berbunyi; Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata. Definisi Informasi dan Informasi Publik dalam kaitan
dengan sebuah KTUN adalah semata-mata dipandang sebagai sebuah keterangan,
pernyataan gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan badan publik lainnya . Sehingga elemen-elemen yang dapat
memasukkan KTUN sebagai salah bagian dari Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam UU KIP adalah.
1. KTUN merupakan suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan.
2. KTUN dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara
3. KTUN dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan (konkret)
9 | C a t a t a n P i n g g i r
4. KTUN berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dalam
hal ini tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku
5. KTUN dikeluarkan oleh negara Pejabat Publik selaku penyelenggara Negara
(vide pasal 1 ayat 8 UU KIP
6. KTUN senantiasa berkaitan dengan kepentingan publik/orang (Vide pasal 1
ayat 10 dan 12 UU KIP)
Selain beberapa elemen tersebut, di dalam UU KIP terdapat beberapa pasal yang
mengkonfirmasi bahwa KTUN merupakan bagian dari Informasi Publik yang diatur
dalam UU KIP ini.
1. Pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini KTUN
merupakan salah satu informasi publik yang mesti dikeluarkan bagi
pejabat yang berwenang kepada pemohon KTUN tersebut (vide pasal 3
UU Peratun)
2. Pasal 11 (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saat yang meliputi b. hasil keputusan Badan Publik dan
pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
pendukungnya;. Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai sebuah
keputusan (beschikking), KTUN juga merupakan salah satu informasi
publik yang wajib disediakan oleh pejabat publik
3. Pasal 47 (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata
usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Pasal
ini menunjukkan bahwa materi gugatan dalam sengketa informasi
publik adalah bagian dari KTUN. Hal ini mengingat UU KIP ini hanya
mensyaratkan soal Badan Publik Negara atau non negara. Tidak lagi
menyoal jenis materi gugatannya. Artinya dalam konteks proses
dissmisal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN, maka materi informasi
publik yang masuk ke PTUN pasca mediasi sudah beyond dengan
elemen pasal 62 UU Peratun yang mengatur tentang kelayakan sebuah
Gugatan. Pasal 47 KIP ini tidak lagi menyoal tentang objek perkara
namun hanya mengingatkan soal subjek perkara, yakni Badan Publik
Negara atau Badan Publik Non Negara.
Dengan demikian, saya pribadi menilai bahwa KTUN dalam hal ini yang
dikeluarkan oleh pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU Peratun merupakan salah
bagian dari informasi publik yang terbuka peluang untuk disengketakan melalui
mekanisme UU KIP.
Kedua, apabila dinyatakan bahwa ketentuan pasal 3 Peratun tentang Keputusan
Negatif merupakan suatu hal yang berbeda dengan proses permohonan informasi
publik yang diatur dalam UU KIP (masing-masing berdiri sendiri), maka berdasarkan
perbedaan alur sengketa di atas Iihat bagan), bagaimana mensikronkan kedua proses
tersebut? Misalnya seseorang yang mengajukan permohonan penerbitan SK terhadap
pejabat TUN yang berwenang, kemudian Pejabat yang bersangkutan melakukan sikap
diam alias menolak, pertanyaannya, warga atau pemohon ketika melakukan langkah
10 | C a t a t a n P i n g g i r
selanjutnya, apakah mengacu kepada pasal 3 UU Peratun (dengan menunggu jangka
waktu 4 bulan). Atau mengacu kepada proses yang diatur UU KIP (dengan melakukan
mekanisme keberatan dst)?? Karena tidak adanya aturan yang pasti tentang ketentuan
yang digunakan terlebih dahulu, maka terbuka kemungkinan kerancuan atau konflik
hukum. Sehingga dalam konteks Permohonan Informasi publik, menurut hemat saya
UU KIP dapat ditempatkan sebagai lex specialis untuk pasal 3 UU Peratun, sehingga
berlaku Asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini diterapkan apabila terjadi
konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka
yang khusus yang berlaku.
Pertentangan tersebut akan terjadi apabila seseorang mengajukan permohonan
informasi berupa KTUN dengan menggunakan dasar hukum Pasal 3 UU Peratun dengan
proses sebagaimana diatur dalam UU Peratun dan di saat yang bersamaan atau dalam
waktu yang berbeda juga menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU KIP. Pada
tahapan ini akan terjadi konflik karena ketentuan pasal 3 UU Peratun mengatur 2
mekanisme cara memperoleh informasi publik, dalam hal ini KTUN. Pertama; Secara
tersirat ayat 2 pasal 3 UU Peratun mengakui adanya mekanisme memperoleh KTUN
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melekat dengan KTUN tersebut.
Kalimatnya adalah.. (2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka
badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud . Dalam kenyataannya banyak peraturan perundangundangan
yang melekat dengan KTUN memiliki mekanisme yang berbeda-beda untuk
memperoleh sebuah KTUN. Misalnya diatur dalam Perda, Kepres, Kepmen dll. Yang
kesemuanya itu berpotensi bertentangan dengan alur dan mekanisme yang diatur
dalam UU KIP. Kedua, adanya jangka waktu 4 bulan sejak pemohon mengajukan
permohonan penerbitan KTUN, dengan asumsi tidak adanya aturan yang mengatur soal
waktu penerbitan KTUN tersebut. Setelah 4 bulan tersebut pemohon berhak
mengajukan sengketa ke PTUN.
Di lain pihak, UU KIP juga mengatur sengketa ke PTUN apabila para pihak tidak
menerima hasil putusan media dan ajudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.
Sehingga menjadi sebuah konflik atau pertentangan apabila dengan perkara yang sama,
namun dengan menggunakan dua jalur yang berbeda dan melahirkan dua putusan yang
berbeda dari pengadilan yang sama.
Dengan demikian menurut hemat saya untuk menghindari konflik maka
sebaiknya yang digunakan adalah mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan
Informasi Publik. Argumentasi ini diperkuat bahwa UU Keterbukaan Publik memang
secara spesifik mengatur tentang Permohonan mendapatkan informasi Publik (lex
specialis). Dengan demikian pemohon informasi berhak melewati tahapan memperoleh
informasi sampai pada tahapan akhir di PTUN yakni keluarnya putusan hakim PTUN
yang berbunyi;
a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan
Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi Publik.
b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan
Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
11 | C a t a t a n P i n g g i r
diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan
sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik (Vide pasal 49 ayat 1 UU KIP)
Selain itu Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu
perintah berikut ;
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk
menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau,
c. memutuskan biaya penggandaan informasi (Vide pasal 49 ayat 2 UU
KIP)
Ketiga, selain mendasarkan UU KIP ditempatkan sebagai lex specialis untuk
pasal 3 UU Peratun Menurut saya pribadi, penerapan pasal 3 UU Peratun sudah tidak
relevan lagi. Karena meski secara sekilas, dasar menguji di PTUN antara keduanya
berbeda, namun substansi akhirnya adalah sama, yakni tentang diterima tidaknya
alasan penolakan Pejabat TUN terhadap adanya permohonan informasi.
Misalnya dalam kasus, bunyi sebuah putusan PTUN yang mengadili sengketa
informasi publik menurut UU KIP adalah ; “membatalkan putusan Komisi Informasi
dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik”. Artinya konstruksi putusan PTUN versi UU KIP ini hanya menguji Putusan
Komisi Informasi Publik. Hal ini mengingat dasar menguji gugatan di PTUN dalam UU
KIP ini semata-mata apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis
menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut (Vide Pasal 48 ayat 1 UU
KIP). Sementara dasar menguji gugatan di PTUN dalam konteks Keputusan Fiktif
Negatif (Pasal 3 Peratun) adalah menguji apakah sikap diam atau penolakan pejabat
TUN yang bersangkutan cacat hukum yang melanggar perundang-undangan yang
berlau atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian
teradapat perbedaan alat uji gugatan. Secara sekilas memang berbeda.
Namun apabila mengkaji lebih dalam materi putusan yang mesti tercantum
dalam putusan hakim PTUN dalam sengketa informasi publik versi UU KIP, yakni
“Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut ;
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk
menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau,
c. memutuskan biaya penggandaan informasi (Vide pasal 49 ayat 2 UU
KIP)
12 | C a t a t a n P i n g g i r
Maka sesungguhnya substansi putusan tersebut sama dengan amar putusan
hakim PTUN versi Keputusan Fiktif Negatif Pasal 3 UU Peratun yang mesti berbunyi
Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat yang didiamkan oleh
Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dapat Juga
menolak gugatan Penggugat. Dengan demikian tujuan akhir dari kedua proses tersebut
adalah sama, yakni menolak atau menerima gugatan permohonan informasi (termasuk
KTUN) yang diajukan pemohon kepada pejabat publik yang bersangkutan. Sehingga
dengan substansi yang sama, yakni menyikapi Penolakan pejabat TUN yang menolak
mengeluarkan Informasi, maka apabila diselesaikan dengan dua jalur yang berbeda,
maka terbuka kemungkinan muncul putusan yang saling berlawanan dengan perkara
yang sama.
Keempat, dalam perspektif lain, sesungguhnya pasal 3 UU Peratun yang
mengatur tentang keputusan fiktif negatif memiliki visi yang sama dengan ketentuan
yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik khususnya yang terkait dengan
penolakan Pejabat Publik terhadap adanya permohonan informasi. Meskipun berbeda
dalam hal tekhnis pengaturan waktu permohonan informasi, namun kedua UU tersebut
memiliki visi yang sama dalam melindungi warga negara yang hendak memperolah
informasi publik. Perlindungan tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian kedua
UU tersebut ketika pejabat publik menolak/diam memberikan informasi publik. Karena
memiliki visi dan fungsi yang sama, maka menurut saya, Pasal 3 UU Peratun tidak lagi
relevan untuk diterapkan, khususnya ketika adanya kasus penolakan pejabat untuk
mengeluarkan informasi publik, dalam hal ini KTUN. Karena ketika Pasal 3 Peratun
tetap diterapkan, maka terbuka peluang adanya putusan akhir dari PTUN yang saling
berlawanan. Pada posisi ini, berlakunya UU. KIP dan mengesampaingkan pasal 3 UU
Peratun didasarkan pada asas Asas ’ lex posterior derogat legi priori’, yakni ketentuan
yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.
Dalam konteks UU KIP ditempatkan sebagai lex specialis untuk pasal 3 UU
Peratun, maka tidak relevannya sengketa Keputusan Fiktif Negatif UU Peratun semakin
dipertegas oleh ketentuan Penutup UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik . Pasal 63; “ Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah
ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini”
Catatan Akhir
Demikian sekelumit refleksi yang sangat terbatas saya terhadap hadirnya UU KIP
dana masa depan keputusan Fiktif negatif yang diatur dalam UU peratun. Sesungguhnya
masih banyak yang bisa dikaji lebih soal aspek-aspek yang berhubungan dengan UU
peratun sejak diterbitkannya UU KIP ini. Hal lain yang akan menjadi perdebatan adalah
apabila makna penjelasan Pasal 47 Ayat (1) “Gugatan terhadap Badan Publik negara
yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ dimaknai secara imperatif atas penerapan yang
konprehensif terhadap mekanisme dan tahapan beracara di PTUN, maka tahapan
Dissmisal Proses harus juga diperhatikan. Proses dismissal merupakan proses
penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua
Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat
13 | C a t a t a n P i n g g i r
permusyawaratan memutuskan dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan
pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak
diterima atau tidak berdasar. Apabila sengketa informasi pasca mediasi atau ajudikasi
dibawa ke PTUN namun pada Proses Dismissal Ketua PTUN dinyatakan dan ditetapkan
bahwa gugatan yang merupakan sengketa informasi tersebut dinyatakan tidak diterima
atau tidak berdasar, maka mau di bawah ke mana sengketa informasi tersebut? Sebab
tahapan sebelumnya, yakni tahapan mediasi atau ajudikasi oleh komisi informasi gagal
mencapai titik temu. Problem ini secara eksplisit belum mendapat jalan keluar dari
materi UU KIP ini.
Semoga curahan pikiran yang sangat terbatas ini dapat memicu diskusi-diskusi
kecil dalam rangka memperkaya khazanah dan dialektika dalam ilmu hukum
administrasi di Indonesia. Semoga.
Pojok Janti, Jogja 26 Juli 2010
Irvan Mawardi
(Warga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta)

Terakhir Diperbaharui (Monday, 04 April 2011 15:31)

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google 

Panggilan Sidang

  1. NOMOR: 04/G/2013/PTUN.YK.
  2. NOMOR: 12/G/2012/PTUN.YK.

Catatan: Untuk melihat surat pangilan silahkan Klik Nomor Perkara dimaksud.