Get Adobe Flash player
Indonesian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini108
mod_vvisit_counterKemarin195
mod_vvisit_counterMinggu ini896
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1385
mod_vvisit_counterBulan ini4311
mod_vvisit_counterBulan Kemarin5653
mod_vvisit_counterSemua260359

Online (60 minutes ago): 4
Your IP: 54.82.82.201
,
Now is: 2014-10-23 12:48
Kami punya 3 tamu online
Bagaimana Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
 

     

    

Home Berita Artikel

QUO VADIS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF ?

(Catatan Pinggir pasca berlakunya UU KIP)

Oleh. Irvan Mawardi1

QUO VADIS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF ?
(Catatan Pinggir pasca berlakunya UU KIP)
Oleh. Irvan Mawardi1
 
Pengantar
Salah satu mandat dari keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah agar tercapai dinamisasi dan harmonisasi hubungan warga negara (publik) dengan negara, dalam hal ini pejabat tata usaha negara. Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang equal antara publik dan negara khususnya nilai keadilan dalam sebuah Keputusan (beshcikking) Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya, PTUN berwenang menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN untuk memastikan bahwa KTUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan kewenangan ini diharapkan PTUN mampu melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aksentuasi relasi negara dengan warga negara menjadi entry point untuk  memperkaya diskusi dan kajian dalam hukum administrasi negara Selain menguji keluarnya keputusan Pejabat TUN, PTUN juga memiliki wewenang untuk mengadili sikap pejabat TUN yang mengabaikan permohonan warga agar diterbitkan sebuah KTUN. Dalam pandangan Endra Wijaya, S.H. , Sikap mengabaikan atau mendiamkan permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian di pihak warga masyarakat yang memohonkannya. Di dalam teori tentang etika administrasi negara, salah satu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai sistem pertanggungjawaban legal. Hukum administrasi mengatur bahwa sikap diam pejabat TUN dalam menerbitkan sebuah KTUN biasa dikenal dengan Keputusan Fiktif Negatif. Menurut Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M,
Keputusan yang bersifat fiktif negatif adalah sikap diam Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum perdata, dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya. Sikap diam ini dapat diuji keabsahannya di peradilan Tata Usaha Negara, dan apabila penolakan dengan sikap diam tersebut mengundang cacat hukum, maka pengadilan menyatakan batal atau tidak sah atau memerintahkan agar pejabat atau badan Tata Usaha Negara untuk menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana dimohonkan oleh penggugat. Sesungguhnya Objek gugatan ini adalah tidak berwujud, tetapi suatu sikap tidak mengeluarkan Keputusan yang telah  dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terakhir Diperbaharui (Monday, 04 April 2011 15:31)

Selengkapnya...

 

Terakhir Diperbaharui (Monday, 04 April 2011 15:32)

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google 

Panggilan Sidang

  1. NOMOR: 04/G/2013/PTUN.YK.
  2. NOMOR: 12/G/2012/PTUN.YK.

Catatan: Untuk melihat surat pangilan silahkan Klik Nomor Perkara dimaksud.