Get Adobe Flash player
Indonesian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini35
mod_vvisit_counterKemarin208
mod_vvisit_counterMinggu ini1073
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1095
mod_vvisit_counterBulan ini3017
mod_vvisit_counterBulan Kemarin5375
mod_vvisit_counterSemua228721

Online (60 minutes ago): 3
Your IP: 54.204.200.90
,
Now is: 2014-04-19 06:50
Kami punya 3 tamu online
Bagaimana Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
 

     

    

Home Info Pengadilan Kode Etik Kode Etik Panitera (PP) dan Juru Sita

 

 

KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA
KETENTUAN UMUM
Pengertian
PASAL 1

1.
 
Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan jurusita ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan.
2.
 
 
.
Yang dimaksud  dengan Panitera ialah Panitera,Katera,Wakil panitera,Panitera muda dan Panitera pengganti pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari empat (4) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum ,Peradilan Agama,Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain
3.
 
 
Yang dimaksud dengan jurusita adalah Jurusita dan Jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan  tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4.
 
 
Azaz Peradilan yang baik ialah perinsip-perinsip yang harus di junjung tinggi oleh panitera  dan jurusita  dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
     

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2


Kode etik panitera    dan Jurusita  ini dibuat  untuk menjaga Kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera  dan Jurusita  yang memberikan pelayanan yang  prima dan adil  kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda bedakannya berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA TERHADAP KETUA MAJELIS
PASAL 3
1.
 
Panitera  dan Jurusita  wajib membantu majelis hakim,  baik dalam mendampingi sidang, melaksanakan pemanggilan  dan  pemberitahuan maupun memberi bantuan sarana dan prasana persidangan.
2.
 
Panitera wajib  membuat berita acara persidangan dengan teliti dan seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan
3.
 
Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahun  dan menuanggkannya dalam berita acara atau relaas.
4.
 
Panitera wajib membuat jadwal sidang dan membuat laporan hasil persidangan dan menyerahkan kepada petugas register
 
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA
TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN
PASAL 4
1.
 
 
Panitera  dan  Jurusirta  wajib  melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang perima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status social, golongan dan  menjaga  serta  menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan
 
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA TERHADAP PARA PIHAK
PASAL 5
1.
 
 
Panitera  dan Jurusita  wajib  bersikap independen/tidak memihak,  baik didalam  kedinasan  maupun diluar  kedinasan  dan tetap  memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
2.
 
 
Panitera  dan Jurusita  bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan  dilarang memberikan kesan bahwa salah  satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.
3.
 
 
Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan,  kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung/ruang kerja pengadilan demi kelancaran persidangan/konsultasi yang dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar perinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.
   
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA  DALAM PERSIDANGAN
PASAL 6
1.
Panitera wajib  berpakaian rapi dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
2.
Panitera wajib  mematikan hand phone agar tidak  mengganggu jalannya persidangan
3.
 
Panitera dilarang tidur saat mengikuti persidangan yang dapat menggangu jalannya pemeriksaan dan tidak sempurnanya dalam mencatat berita acara persidangan.
4.
Panitera harus adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
5.
 
Panitera dan Jurusita dilarang menjadi wali pengampu dari jabatannya dengan suatu perkara yang ditangainya dan tidak boleh ikut menangani suatu perkara yang ada hubungan kekelurgaan
6.
Panitera  dan Jurusita  dilarang menjadi  penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung.
     
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERSIDANGAN
PASAL 7
1.
 
 
Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan,  kecuali dilakukan demi kelancaran persidangan yang  dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar perinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.
2.
 
Panitera harus segera menyelesaikan pembuatan akta dan salinan putusan setelah putusan sertebut  berkekuatan hukum tetap (BHT)
3.
 
Panitera tidak boleh membeda-bedakan (diskriminasi) dalam melayani para pihak untuk menyerahkan hasil produk pengadilan.
4.
 
Panitera  dan Jurusita  dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak dan dilarang meminta serta menerima imbalan dari para pihak atau kuasanya yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan.
7.
 
 
 
Panitera  dan Jurusita  wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang perima yaitu dengan sopan, teliti, tidak membeda-bedakan berdasarkan status social, golongan independen tidak memihak,  baik didalam  kedinasan  maupun diluar  kedinasan  dan tetap  memberikan pelayanan yang prima serta  menjaga  dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
8.
 
Panitera  bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan  dilarang memberikan kesan bahwa salah  satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.
9.
 
Panitera  dan Jurusita  dilarang mengadakan pertemuan dengan para pihak/kuasanya yang berakiabat menjadi tidak independen dalam proses perkara yang sedang berjalan.
10.
 
Panitera  dan Jurusita  dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan pimpinan Pengadilan dan majelis hakim.
11.
 Panitera  dan Jurusita  dilarang menjadi makelar kasus atau perantara perkara di Pengadilan
12.
 Panitera dilarang membawa pulang berkas perkara kecuali atas izin Ketua Pengadilan
     
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA SEBAGAI WARGA NEGARA
PASAL 8
1.
 
Panitera  dan Jurusita  selaku Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan Hukum,  Keadilan dan Kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2.
 
 
Panitera  dan Jurusita  sebagai pelaksana jalannya Peradilan maupun pelaksana Administrasi Peradilan dalam melaksanakan tugas bekerja dengan jujur, disiplin, semangat, bertanggung  jawab dan penuh pengabdian tanpa pamrih untuk Negara.
3.
 
Panitera  dan Jurusita  menjunjung tinggi harkat dan martabat Panitera dalam memberikan Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara.
     
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN
PASAL 9
1. Panitera  dan  Jurusita  wajib mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Panitera  dan Jurusita  wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan Rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
3. Panitera  dan Jurusita  sebagai unsur pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugas dinasnya harus memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
4. Untuk mencapai tujuan dari misi kerja Kepaniteraan yang berhasil guna dan berdaya guna, Panitera  dan Jurusita  harus menyadari akan kewajibannya bekerja keras, tekun, rajin, , bersahaja, dengan didasari ketaqwaann terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Panitera dan Jurusita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan untuk terwujudnya Peradilan yang cepat, tepat dan biaya yang terjangkau.
6. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera  dan Jurusita  senantiasa harus mentaati dan meningkatkan 4 (empat) tertib yaitu:
  1. Tertib Administrasi
  2. Tertib Perkantoran
  3. Tertib Jam Kerja
  4. Tertib Rumah Tangga
     
SIKAP TERHADAP SESAMA
PASAL 10
1.
 
Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan pajabat peradilan lainnya
2.
Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan
3.
 
Memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, memupuk solidaritas, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab.
     
SIKAP TERHADAP BAWAHAN
PASAL 11
1.
 
Panitera harus memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dan lugas dengan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
2.
Memperhatikan kesejahteraan umum bagi seluruh karyawan pengadilan
     
SIKAP TERHADAP ATASAN
PASAL 12
1.
Panitera  dan Jurusita  wajib membantu Pimpinan Pengadilan dalam melaksanakan tugas kedinasan
2.
 
Menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada Panitera dan Jurusita dengan jujur dan ikhlas serta bertanggung jawab.
3.
 
Berusaha memberikan masukan dan saran kepada atasan/pinpinan yang bersifat membangun untuk kepentingan tugas kedinasan
     
SIKAP DILUAR KEDINASAN
PASAL 13
1.
Berkelakuan baik dan tidak tercela
2.
Menjaga kesehatan jasmani dan rohani
3.
Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan
4.
 
Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji dan tercela yang merendahkan martabatnya sebagai pejabat kepaniteraan
5.
Menghindari pergaulan bebas yang tidak bermanfaat, yang berakibat merusak citra Korps Peradilan.
     
SIKAP DALAM RUMAH TANGGA
PASAL 14
1. Menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan Rumah Tangga
2. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga
     
SIKAP DALAM MASYARAKAT
PASAL 15
1.
 
Selaku anggota masyarakat Panitera  dan Jurusita  wajib menjunjung tinggi rasa kesetia kawanan sosial dalam pergaulan bermasyarakat.
2.
Harus menjaga nama baik dan martabat Panitera dan Jurusita sebagai aparat peradilan
3.
 
Panitera  dan Jurusita  dapat memberikan penyuluhan hukum kepada sesama anggota masyarakat bila diperlukan/ditanyakan oleh masyarakat.
     
DEWAN KEHORMATAN PANITERA DAN JURUSITA
PASAL 16
1. Susunan dewan kehormatan Panitera terdiri  dari 5 (lima ) orang
sebagai berikut :
  1. Tiga orang Pengurus IPASPI Pusat
  2. Satu orang perwakilan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
  3. Satu orang dariperwakilan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
     
TUGAS DAN WEWENANG
PASAL 17
1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas :
  1. Memberi pembinaaan pada Panitera dan Jurusita  untuk selalu menjunjung tinggi kode etik
  2. Meneliti dan memeriksa laporan /pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku para Panitera dan Jurusita
  3. Memberi nasehat dan peringatan anggota dalam hal anggota yang bersangkutan melanggar kode etik.
2.
Dewan Keharmatan Panitera  dan Jurusita berwenang :
 
1.
Memanggil Panitera dan Jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya pengaduan dan laporan.
 
2.
 
Memberikan rekomendasi atas hasil  pemeriksaan  terhadap Panitera dan Jurusita yang melanggar Kode Etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi Panitera dan Jurusita yang tidak bersalah.
     
SANKSI :
PASAL 18
Dewan Kehormatan Panitera  dan Jurusita dapat merekomendasikan sanksi bagi  Panitera  dan Jurusita    yang melanggar  Kode Etik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010  setelah didengar pembelaannya dihadapan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita
     
PEMERIKSAAN
PASAL 19
1.
Pemeriksaan terhadap Panitera dan Jurusita yang dituduh melanggar kode etik dilakukan secara tertutup.
2.
 
Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Panitera dan Jurusita yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
3.
 
Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk organisasi IPASPI Pusat.
4.
 
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota dewan kehormatan Panitera dan Jurusita dan yang diperiksa.
     
KEPUTUSAN
PASAL 20
Keputusan diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam persidangan

P E N U T U P
PASAL 21


Kode Etik ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Pengurus Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia Pusat

 

COMMENT COUNT BTN (0)

Terakhir Diperbaharui (Wednesday, 06 Februari 2013 22:57)

 

Panggilan Sidang

  1. NOMOR: 04/G/2013/PTUN.YK.
  2. NOMOR: 12/G/2012/PTUN.YK.

Catatan: Untuk melihat surat pangilan silahkan Klik Nomor Perkara dimaksud.