YANG PERLU ANDA KETAHUI UNTUK MENGAKSES

INFORMASI PENGADILAN

Sesuai dengan LAMPIRAN I:
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Dimana Saya Bisa Memperoleh Informasi Pengadilan ?

• Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut, diantaranya adalah www.mahkamahagung.go.id dan www.putusan.net yang khusus memuat salinan putusan Mahkamah Agung.
• Apabilan informasi yang Anda cari belum Anda temukan, Anda dapat mencarinya dengan mendatangi pengadilan secara langsung, dan menemui Petugas Infornasi di pengadilan tersebut.
• Pengadilan mana yang harus Anda datangi, bergantung pada informasi apa yang Anda Anda cari. Untuk membantu Anda menentukan pengadilan yang perlu Anda datangi. 

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

A. Umum

    1.   Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

a. Prosedur Biasa; dan

b. Prosedur Khusus.

    2.   Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau

   media elektronik;

b. Informasi yang diminta bervolume besar;

c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau

d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk

    dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus

    tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara

    tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat

    ijin dan diputuskan oleh PPID.

   3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung

       dan informasi yang diminta:

a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah

     tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah

     diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk

penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

 4.   Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan

       alasan untuk menolak pemberian informasi.

 5.  Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan

       permohonan.

 6.  Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru

     dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang

     berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh

     Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B. Prosedur Biasa

   Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai
   dengan skema alur dalam gambar berikut:

1.       Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan

         dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan

         Model A dalam Lampiran III).

2.      Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan

         dalam Lampiran IV).

3.      Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada

        Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang

         diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

4.     Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID

        apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya

        membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

5.     PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang

        Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

6.    Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID

        menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal

        permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan

       Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

7.    Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID

       meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari

       dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk

       mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam

       Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga)

       hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani,

       dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan

       Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

8.    Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana

       dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya

      dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

9.    Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin

       melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

       menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi

       tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas

      Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda

      Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),

       Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke

       email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan

      dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan

       memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang

       termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka

       waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12

      selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan

      selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk

      mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir

      12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon

      menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

     Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus,dilakukan sesuai
     dengan skema alur dalam gambar berikut:

1.    Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format

       Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

2.   Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan

       dalam Lampiran IV).

3.   Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja

      terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya

      perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

4.   Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID,

      Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan

      informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir

      permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B

     dalam Lampiran VIII).

5.   Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi

      kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk

      Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6.   Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin

      melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

      menggandakan atau tidak informasi tersebut.

D. Biaya Perolehan Informasi

1.   Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

2.   Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya

      penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya

      transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

3.  Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang

      ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4.  Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan

     informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi

      wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa

     pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).

5.  Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau

     penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada

     pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Catatan :

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1-144/KMAlSKl1I2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN Dapat didownload disini

LAMPIRAN I: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan dapat di download disini