KETUA KAMAR TUN MA DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNDIP
Semarang-Humas: Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr H. Supandi, SH., M.Hum dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, Jumat (29/11/2019)
Pidato pengukuhan Supandi berjudul Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia.
Supandi memaparkan perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) saat ini menjadi semakin luas. Ia juga menjelaskan tentang konsekuensi Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada pelayanan publik di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.
"Mahkamah Agung termasuk lingkungan Peratun didalamnya mulai menggunakan sarana TI guna memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi adanya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi bagi badan adalah salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur badan peradilan" jelasnya.
Lebih lanjut Supandi menjelaskan melalui penerapan IT prestasi Kamar TUN ini bukan hanya dalam memutus saja, bahkan dalam minutasinya pun di tahun 2018 perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.377 perkara. Dibandingkan dengan perkara yang masuk, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 98, 01 %. Jadi, rata-rata waktu minutasi perkara pada Kamar TUN selama 2 bulan, tambahnya.
Menurutnya penerapan dan pengembangan e-court kedepannya yang terus berkembang bahkan sampai pada tahap putusan tentu akan berdampak pada semakin berkurangnya penggunaan kertas. Dengan demikian baik disadari atau tidak pengadilan telah memulai budaya baru yang disebut paperless culture. Bukan tidak mungkin melalui langkah sederhana kedepan pengadilan-pengadilan di Indonesia mampu melahirkan pengadilan yang ramah lingkungan (eco-court).
Supandi juga menjelaskan tantangan kedepan dari penerapan peradilan elektronik adalah terkait dengan Keputusan Elektronis dan Permasalahan Bukti Elektronik. Tanggung jawab hukum administrasi negara kedepan adalah bagaimana menjamin keamanan dan keautentikan terhadap dokumen public tersebut kepada publik harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah pejabat negara tampak hadir dalam proses pengukuhan tersebut diantaranya adalah Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hatta Ali, Staff Khusus Wakil Presiden Prof. M. Nasir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Komisioner Komisi Yudisial.
Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menuturkan, dengan dikukuhkannya Prof Supandi, maka Undip hingga saat ini telah mengukuhkan 9 Guru Besar dosen tidak tetap. Prof Supandi sendiri merupakan Guru Besar ke-24 yang dikukuhkan Undip di tahun 2019 ini. (Sumber : Humas Mahkamah Agung)
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu untuk Pengadilan Tata Usaha Ngera Yogyakarta dengan Nilai Akreditasi : A (Excellent)
Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyerahkan Sertifikat Akreditasi dan Surveillance Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung pada hari rabu, 6 November 2019 di Bandung. Sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali S.H, M.H disaksikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial,TUAKA Agama MA RI, TUAKA Pembinaan MA RI, TUAKA MIL , TUAKA TUN, Sekretaris MA RI , Dirjen Badilmiltun MA RI, Kepala Dilmilti, Kepala Dilmil, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, dan Ketua Pengadilan TUN dari Pengadilan yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi.
Dalam sambutannya, Ketua MA RI menyampaikan bahwa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh aparatur peradilan merupakan kunci untuk membangkitkan semangat dalam memberikan pelayanan yang prima. “Jika bukan karena upaya-upaya seperti Akreditasi, mungkin lembaga peradilan akan lebih terpuruk di mata public dibandingkan sebelum era reformasi. Layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan mungkin tidak memuaskan semua orang, namun setidaknya aparatur peradilan telah menunjukan bahwa perubahan juga telah terjadi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya yang telah berkonstribusi secara signifikan dalam perubahan.” Ucapnya.
Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masuk dalam Daftar nama satker penerima Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019, sertifikat Akreditasi yang secara langsung diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali S.H, M.H dan diterima sendiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta H. Andri Mosepa, SH. MH
Dengan hasil capaian Akreditasi dengan predikat : A (Excellent), diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan lebih jauh dapat ditingkatkan, dengan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapainya, dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola organisasi yang lebih baik dan melakukan upaya-upaya menemukan inovasi baru guna peningkatkan kinerja. (bs)
