PEMBINAAN DAN TINDAKLANJUT ATAS HASIL TEMUAN BADAN PENGAWAS OLEH DIRJEN BADILMILTUN
YOGYAKARTA (31/05/20210 – Bertempat diruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, seluruh Hakim, Pejabat Kepaniteraan,Sekretaris dan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Hj. SITI MAISYARAH, S.H.,M.H. mengikuti kegiatan pembinaan secara oline yang diselenggarakan Direktur Jenderal Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara. Kegiatan bertemakan ”Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung” langsung disampikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Hj.LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH. MH.
Berdasar hasil kajian Sistem Manejen Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama maka Direktur Jendral Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Tindaklanjut berupa “Pembinaan dan Tindaklanjut terhadap Hasil Temuan KPK, BPK Dan Badan Pengawas Mahkamah Agung yang dilaksankan oleh KPK bekerjasama dengan BPK Dan Badan Pengawas Mahkamah Agung”. Adapun hasil temuan yang menjadi pokok bahasan kegiatan pembinaan tersebut meliputi:.
Hasil Kajian atas temuan tersebut telah dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain :
1. Proses Penunjukan Majelis Hakim
Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus sesuai dengan Susunan Majelis Hakim yang telah ditetapkan demikian juga dalam proses penggantian Majelis Hakim ditetapkan melalui Penetapan Ketua serta tercatat dalam buku register perkara dan diinput ke dalam SIPP
2. Penanganan Eksekusi Perkara Perdata/TUN
Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 serta memonitoring pelaksanaannya.
3. Beban Kerja Hakim
Ketua dalam menetapkan susunan Majelis Hakim hendaknya memperhatikan rasio perbandingan jumlah perkara dengan Hakim serta dibuat analisis beban kerja hakim
4. Akuntabilitas Panjar Dan Sisa Panjar Biaya Perkara
Membuat keseragaman komponen panjar biaya perkara yang berlaku untuk seluruh Pengadilan TUN di seluruh Indonesia serta memonitor sisa panjar biaya perkara
5. Pengendalian Interaksi Antara Pihak Yang Berperkara
Dengan PengadilanFungsi perangkat CCTV harus selalu diperiksa, ruang steril hanya dapat diakses oleh aparatur pengadilan.
Dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pemaparan atas temuan badan pengawas ini diharapkan agar tidak terjadi temuan seruoa dimasa mendatang (bs)
