Pandemi corona yang masih berlangsung dan telah menjangkiti lebih dari 100 ribu jiwa di Indonesia, telah membuat banyak perubahan dalam kebiasaan dan penyelengaraan kegiatan. Betapa tidak, anjuran untuk tetap berada di rumah, himbauan untuk tidak bepergian apabila tidak sangat terpaksa, menjaga jarak, memakai masker, tidak bersentuhan apalagi berkerumun  seolah telah menjadi sebuah antitesis dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial  yang senantiasa ingin bergaul dengan sesamanya. Apalagi ada ajaran agama yang selalu menasihatkan manusia agar senantiasa saling bersilaturrahim , saling mengucap salam dan lebih baik lagi jika berjabat tangan, yang kesemuanya seolah menjadi terlarang selama pandemi.

Namun demikian, bukanlah manusia jika tidak mampu mencari  alternatif penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya. Satu jalan terhalang, seribu jalan lain terbuka. Tidak mampu bertemu di alam nyata, cukuplah bertemu di dunia maya.

Pandemi corona juga tidak menghalangi semangat untuk menuntut ilmu dan berbagi ilmu. Sebagaimana  siswa sekolah melaksanakan pendidikan melalui kelas jarak jauh, guru di sekolah dan murid di rumah, pembelajaran bagi aparat pengadilan pun ternyata dapat dilakukan  melalui Diklat Online atau Diklat Daring, dimana pemateri berada di Pusdiklat Megamendung atau tempat lain, peserta diklat menyimak materi dari Satuan kerjanya masing-masing.

Salah satu kegiatan yang diadakan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkait suasana pandemi adalah Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (OOD) yang berlangsung 20 Juli hingga 13 Agustus 2020, dan berlangsung dengan metode gabungan dalam tiga tahap yaitu pembelajaran melalui e-learning berupa grafis (animasi), Sistem Online Class dan diskusi (classical) di Pusdiklat Teknis Megamendung Bogor. 

Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (OOD) dimaksudkan untuk menambah kesiapan Hakim-Hakim PTUN untuk menangani sengketa atau Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah atau lazim disingkat  OOD (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengingat pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka Peradilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi yang dapat diberikan tidak hanya terbatas sebanyak lima juta rupiah sebagaimana dipahami sebelumnya, tetapi meliputi sejumlah kerugian termasuk juga kerugian immateril.

Sebelumnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam  Pasal 85 Tentang peralihan penyelesaian sengketa “onrechmatige overheidsdaad” dari Pengadilan Umum ke PTUN, kewenangan mengadili OOD adalah kewenangan Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini juga mencakup perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah/Penguasa.

Adapun peserta yang mengikuti pelatihan tersebut adalah Hj. Siti Maysarah, S.H.,M.H., Rahmi Afriza, S.H.,M.H dan Dini Pratiwi Pujilestari, S.H. Berdasarkan pantauan peliput, para peserta melaksanakan Diklat tersebut dengan semangat membara walaupun suasananya tentu saja sangat berbeda dengan suasana pelaksanaan Diklat yang diadakan langsung di Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung di Megamendung.

Selamat mengikuti Diklat untuk Para Yang Mulia Hakim, semoga ilmunya dapat diterapkan sebaik-baiknya dalam mewujudkan peradilan Indonesia yang Agung. (djunai)

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

614318
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
373
630
3193
207227
12251
16854
614318
IP Anda: 18.208.202.194
2020-09-25 12:51
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta