Sebagai sebuah organisasi pemerintahan dan kenegaraan, Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya tidak terlepas dari  pelaksanaan dan penerapan manajemen modern yang pada prinsipnya terdiri atas unsur atau tahapan Perencanaan (Planning), Penataan Kelembagaan (Organizing), Pelaksanaan Kerja (Actuating) dan Pengendalian (Controlling). Sebaik apapun perencanaan, sesempurnaan apapun penataan organisasi dan sumberdaya manusia untuk mengisinya serta sekeras apapun kegiatan berlangsung, tanpa adanya pengendalian yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa jalannya organisasi akan terganggu minimal tidak efektif dalam upaya pencapaian tujuannya. Dengan demikian pengendalian baik dalam bentuk pengawasan (monitoring), supervisi, inspeksi hingga audit adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan agar pekerjaan dan organisasi berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang telah ditetapkan.

Secara khusus dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2018 telah diterbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa ‘Setiap Atasan langusng wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus dalam bentuk paling sedikit dengan memantau mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasil guna, meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan, mengidentifikasi dan menganalisa gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya, merumuskan tindaklanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memeprhatikan kewenangan pejabat/instansi terkait dan berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Kamis, 6 Agustus 2020 telah melaksanakan amanat Perma tersebut  dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.  Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Dr. Isti Wibowo, S.H.,M.H memeriksa pelaksanaan tugas bagian kepaniteraan, kesekretariatan, hakim dan seluruh unsur di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Di akhir pelaksanaan pengawasan, mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dilakukan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam pembinaannya, Dr. Isti Wibowo, S.H.,M.H., mengingatkan kembali tekad dan komitmen, untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Indonesia yang Agung sesuai dengan visi Mahkamah Agung dengan melaksanakan seluruh misi yang telah terejawantah dalam Program Kerja. Selain itu diingatkan pula mengenai tekad satker-satker di bawah Mahkamah Agung khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mewujudkan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Kebetulan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah terdaftar sebagai salah satu Pengadilan yang akan dinilai untuk mendapatkan predikat sebagai Satker WBK. Tidak lupa, disampaikan juga beberapa “temuan” dalam pelaksanaan pengawasan tersebut yang diharapkan untuk segera diperbaiki dan ditingkatkan. (djunai)

 

 

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

614320
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
375
630
3195
207227
12253
16854
614320
IP Anda: 18.208.202.194
2020-09-25 12:52
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta