Yogyakarta(25/8/2020), Bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilaksanakan acara Sosialisasi evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang disampaikan oleh Drs. Agus Uji Hantara, ME, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi , secara online melalui kanal Youtube https://www.youtube.com/watch?v=7GEKl-fOJaQ. Acara tersebut diikuti Pimpinan dan seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Dalam paparannya, terkait dengan pelaksanaan Hasil Evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM tahun 2019 ada berapa catatan untuk jadi pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas WBK/WBBM tahun 2020, antara lain 1. Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap subtansi 6 area perubahan; 2. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manjemen kinerja masih rendah; 3. Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder eksternal/masyarakat belum dilakukan secara efektifl 4. Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, hanha mengejar nilai/penghargaan; 5. Implementasi pengawasan belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada dibangun secara sistemik; 6. Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholder; 7. Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam Monev pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah; 8. Inkonsintensi implementasi pelayanan kepada public menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan; 8. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat hanya bersifat formalis dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bagi Satuan Kerja yang akan mengikuti Penilaian atau  Evaluasi Zona Integritas tahun 2020, adalah sebagai berikut  :

1. Responden list pengguna layanan dengan ketentuan:ntegritas

a. Mengisi form pernyataan ttg kesediaan responden untuk menjadi obyek survey.

b. Responden adalah pengguna layanan yang telah purna mendapatkan seluruh tahapan/proses pelayanan

c. Minimal 100 responden

d. Penerima Layananan (On The Spot) yaitu penerima layanan yang telah selesai menerima layanan pada saat survei dilaksanakan ataupun customer list yang telah selesai menerima layanan dari unit kerja maksimal 2 bulan kebelakang

e. Video profil dan proses Pembangunan ZI pada semua area unit kerja yang diusulkan di upload pada website atau youtube resmi instansi/unit kerja durasi maksimal 15 menit

2. Mempersiapkan paparan untuk keperluan evaluasi secara virtual untuk semua area perubahan. Minimal informasi yang harus disampaikan sebagai berikut:

a. Progres reform (kondisi before-after)

b. Identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan pada unit kerja

c. Inovasi-inovasi pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas untuk mencegah Kolusi Korupsi Dan Nepostisme

Setelah selesai mengikuti acara tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta, Kusman, S.Ip, SH, M. Hum, langsung melalkukan briefing kepada seluruh Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Beliau meminta kepada seluruh Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, untuk segera mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pelaksanaan penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional. Hal-hal yang mendesak harus dilaksanakan adalah untuk mendata Responden yang akan disurvey oleh Tim Penilai Nasional dan Video Profil dan Proses Pembangunan Zona integritas.(bs)

 

 

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

614347
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
402
630
3222
207227
12280
16854
614347
IP Anda: 18.208.202.194
2020-09-25 13:32
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta