(Yogyakarta, 18/02/2020) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Herisman, SH., S.Sos., M.AP.,MH. membuka dan memberikan pengarahaan  Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dihadapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas, sekaligus beliau memberikan pembekalan terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas. Bahwa berdasar surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Nomor : 203/Djmt/B/2/2021, untuk segera menyampaikan data dukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, dalam rangka proses evaluasi oleh Tim Penilai Internal Mahkamah Agung. Untuk itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menegaskan untuk menyiapkan data-data tersebut dengan memadai. Selanjutanya ketua PTUN Yogyakarta menyerahkan pimpinan rapat monitoring dan evaluasi  kepada Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Hj. Siti Maisyarah, SH, MH.

Mengawali rapat monitoring dan evaluasi, Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas  menegaskan bahwa Pembangunan Zona Integritas bukan sekedar membuat data dukung. Akan tetapi Tim Kerja harus mengawal dan memantau bahwa proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercermin dalam 6 area Pengungkit benar-benar dilaksanakan dan merupakan bagian dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola organisasi. Dengan demikian akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola organisasi atau ada reformasi birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Hal ini akan menjadi pengungkit adanya perbaikan birokrasi secara terus-menerus dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menghasilkan birokrasi bersih dan birokrasi melayani.

Selanjutnya Ketua Tim Kerja menyampaiakan permasalahan-permasalahan di 6 area pengungkit dan saran-saran perbaikan yang segera harus dilaksanakan agar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Secara khusus juga disampaiakan agar pelaksanaan survey pelayanan masyarakat secara kontinyu dilaksanakan. Hal penting mengingat dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan feedback dari masyarakat, sehingga akan diketahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan terkakit pelayanan diberiukan. Hal tersebut sangat penting sekali dalam upaya untuk melakukan pembenahan layanan yang diberikan. Acara rapat monitoring  dan evaluasi dianggap cukup, kemuadian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menutup kegiatan tersebut, dan menegaskan agar hasil rapat monitoring untuk segera ditindaklanjuti. (bs)

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

806506
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
825
814
1639
397956
12133
22667
806506
IP Anda: 34.239.157.140
2021-06-14 23:27
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta