(Yogyakarta, 09/04/2021) Dalam Upaya meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Komite Peningkatan Kompetensi ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyelengarakan kegiatan Diskusi atau Ngobrol Santai Bareng Hakim (GIBAH). Pelaksanaan kegiatan berlangsung di ruang sidang utama,  dipandu langsung oleh Ketua KPKASN Estiningtyas D. Mandagi, SH. MH. Kegiatan diskusi diikuti oleh seluruh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Panitera dan Panitera Muda. Diskusi kali ini mengangkat topik  “Pembahasan tentang Upaya Administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018”.

Latar belakang diambil tema diskusi tersebut sebagaimana diketahuialam Perma nomor: 6 tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) disebutkan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya admistratif. Apabila mengacu pasal tersebut maka semua sengkata administratif harus diselesaikan melalui upaya administratif sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi sengketa administrasi itu belum menjadi  kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum ditempuh upaya administratif. Namun dalam prateknya terdapat beberapa permasalahan terkait ketentuan tersebut, antara lain:

  1. 1.Bahwa tidak semua instansi pemerintahan menyediakan lembaga upaya administratif.
  2. 2. Pemahaman petugas PTSP tentang upaya administrasi dan penanganan berkas pendaftaran gugatan terkait upaya            administrasi.
  3. 3. Masih terdapat putusan tidak diterima (N.O) karena belum menempuh upaya administrasi

Dari diskusi diperoleh kesimpulan diantaranya agar dalam memutus perkara dengan mempedomani ketentuan tentang Upaya adminiistrasi dalam UU AP dan Perma No.6 Tahun 2018, kemudian memperkuat lembaga dissmisal dengan tetap membekali petugas PTSP dengan pengetahuan yang cukup sebagai pelayan utama pengadilan.

Dengan dilaksanakannya diskusi yang diprakarsai oleh Komite Peningkatan Kompentensi Aparatur Negara, diharapkan adanya kesamaan pemahaman dan pandangan terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Agar di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara ada persepsi yang sama dalam menyikapi pelaksanaan Perma Nomor 6 tahun 2018. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta akan mendapat perlakuan layanan yang sama dan kepastian hukum.(EST)  

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

806609
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
56
872
1742
397956
12236
22667
806609
IP Anda: 34.239.157.140
2021-06-15 00:52
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta