YOGYAKARTA – Bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Jum’ at 09 April 2021, Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris mengikuti pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial oleh pimpinan Mahkamah Agung secara Virtual. Kegiatan itu sendiri berlangsung dari Hotel Sheraton Bali Kuta Resort. Acara dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI,  Yang Mulia Prof. Dr.Syarifuddin,SH.,MH. Setelah pembukaan acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan.

Dikutip langsung dari Biro Humas Mahkamah Agung pada pokoknya Ketua Mahkamah Agung mengatakan, bahwa beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan mudik  lebaran  tahun  ini. Hal ini  pasti akan sangat berat bagi para hakim dan aparatur peradilan yang tidak membawa serta keluarga ke tempat tugasnya, untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Namun sebagai aparatur negara di bidang penegakan hukum harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya. Larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Hal tersebut memerlukan kepatuhan dan kedisiplinan dari semua komponen, termasuk kita sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, dalam forum pembinaan ini, menghimbau kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk tetap bersabar diri sampai dengan kondisinya membaik.

Lebih lanjut Prof. Syarifuddin menyatakan Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat. Ada  3  hal  penting  yang  harus  di  cermati dengan baik oleh Para Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu :

  1. 1. Pelaksanaan  kegiatan  pengambilan  sumpah  atau janji advokat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel      sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
  2. 2. Pengadilan Tinggi dilarang untuk memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau  janji               advokat,  kecuali  ditentukan  lain  oleh ketentuan peraturan perundang–undangan. Maksud dari biaya yang                     dikecualikan oleh SEMA tersebut adalah biaya honorium juru sumpah dan PNBP.
  3. 3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di wilayah domisili            hukumnya.

Agar para hakim dan apartur peradilan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial hanya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan menumpahkan kekesalan serta berhati-hati dalam memposting atau mengunggah foto-foto di media sosial yang kurang pantas untuk menjadi konsumsi publik sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat hakim dan aparatur peradilan. (bs)

 

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

806526
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
845
814
1659
397956
12153
22667
806526
IP Anda: 34.239.157.140
2021-06-14 23:37
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta