(YOGYAKARTA, 14/10/2021) Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Pengadilan di Wilayah Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga bisa diikuti secara online melalui zoom meeting. Untuk Pengadilan yang maju WBK/WBBM tahun 2021 mengikuti secara langsung/offline, sedangkan untuk Pengadilan yang tahun ini tidak maju penilaian WBK/WBB  mengikuti secara online. Acara yang berlangsung dari Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,  dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Kegiatan pendampingan disampaiakan oleh Jenny H.V. Hutauruk, Widyaiswara Ahli Utama Mahkamah Agung dan Edi Yuniadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan MARI. Mengawali Pemaparannya Jenny H.V. Hutauruk mengingatkan kemali pelaksaan Grand Design Reformasi Birograsi yang telah dimulai tahun 2010 yang lalu dan akan berakhir  tahun 2025. Pada akhir pelakasanaannya diharapkan, bahwa pada tahun 2025 sudah akan terwujud visi Reformasi Birokrasi secara nasional yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan di latarbelakangi adanya proses perubahan dari Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, Pemerintah belum efektif dan efisien, Pelayanan publik masih buruk menuju Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien, Pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam proses tersebut yang harus menjadi penekanannya atau perhatian adalah Prinsip Pelaksanaan yaitu  Outcomes Oriented , Terukur, Efisien, Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi, Inovatif, Kepatuhan, Dimonitor.

Diakhir pemaparannya disamapaikan sejumlah rekomendasi untuk menjadi perhatian agar dapat berhasil memperoleh status WBK/WBBM salah satunya adalah peningkatkan  pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan. Setelah selesai pemaparan dilanjutkan acara pendampingan Desk Evaluasi untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pemaran Proses Pembangunan Zona Integritas disampaikan oleh Ketua PTUN Yogyakarta Herisman, SH. S.Sos, MAP, MH, sedangkan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta disampaikan Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H  Wakil Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (BS)

   
   

Pedoman Gugatan  

   

Informasi Cepat  

 

 

   

Link Terkait  

   

Lokasi PTUN YOGYAKARTA Samping  

   

Statistik Website  

930904
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Semua Hari
638
607
1245
523046
25950
25527
930904
IP Anda: 18.212.120.195
2021-11-29 18:39
   
© Copyright © 2019 Tim - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta